Sultan Segera Tinggalkan Golkar

Meski begitu, kata dia, Sultan hanya tidak diperbolehkan menjadi kader partai politik tertentu, tapi hak-hak politiknya tetap ada. "Tak boleh berpolitik dalam arti menjadi politikus. Tapi, tidak ada larangan untuk berpolitik," kata anggota DPR RI itu.

Hal tersebut dibenarkan oleh anggota Tim Asistensi Achiel Suyanto. Sultan dan Paku Alam yang bertakhta tetap memiliki hak berpolitik. Kata advokat ini, Sultan dan Paku Alam tetap memiliki hak untuk dicalonkan sebagai capres maupun cawapres.

"Sultan dan Paku Alam tidak dilarang berpolitik. Namun, mereka tidak berpartai politik. Tidak ada kata-kata dilarang berpolitik. Di RUUK dikatakan calon gubernur dan wakil gubernur saat akan dicalonkan otomatis tidak berpartai politik. Kalau nanti (setelah jadi gubernur) ada partai politik yang mencalonkan (dalam pilpres) itu urusan lain," jelasnya.

Sementara itu, kerabat keraton, GPBH Prabukusumo menyatakan, tanpa harus dilarang untuk berpartai politik, Sultan pun bisa netral. Hal itu dapat dilihat dari track record Sultan. Meskipun pria yang menjabat gubernur sejak 1998 itu adalah kader Partai Golkar, dia tidak bisa netral dan tidak memberikan keistimewaan tersendiri bagi partai kuning itu.