Supplier DAK Disdikbud NTB Diduga Dimonopoli Perusahaan Tertentu

Sofian juga menyoroti keterlambatan pekerjaan pembangunan proyek fisik sekolah menggunakan DAK.

Dari data yang diperolehnya, ahap perencanaan seharusnya selesai akhir Agustus, sehingga pembangunan sudah dapat dimulai September.

"Ada maladministrasi tidak di sana? Kapan uang itu masuk ke Dikbud? Dari Dikbud kapan masuk ke bidang dan dari bidang kapan masuk ke DAK?," tuturnya mempertanyakan.

Selaku partai pengusung Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah atau Zul-Rohmi, pihaknya tidak asal kritik.

"Kritikan kami ini untuk mencari jalan agar program DAK berikutnya lebih sempurna," pungkasnya.

Senada, LSM Gerak NTB Arsa Ali Umar juga menyoroti perusahaan yang mengerjakan DAK di banyak sekolah.

"Saya curiga ini ada praktik monopoli yang terjadi sehingga keluar dari prinsip awal program DAK ini yaitu swakelola," kata dia.

Arsa menyebut sistem swakelola seharusnya memberdayakan perusahaan serta masyarakat di sekitar sekolah-sekolah yang ada di NTB.