Supplier DAK Disdikbud NTB Diduga Dimonopoli Perusahaan Tertentu

jpnn.com, MATARAM - Pihak supplier pada proyek fisik dana alokasi khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi NTB diduga dimonopoli perusahaan tertentu.

Hal itu mencuat setelah Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPD Demokrat NTB membuka posko pengaduan proyek DAK.

Ketua BHPP DPD Demokrat NTB Imam Sofian mengaku menerima sejumlah data dari masyarakat tentang adanya indikasi monopoli perusahaan yang menjadi supplier DAK.

Sofian mengeklaim dari data yang dikantongi, terdapat satu nama perusahaan penyuplai kebutuhan di banyak sekolah.

"Kok ada nama-nama itu saja, ada apa? Bukankah swakelola ini dihajatkan untuk pemerataan dan menumbuhkan UMKM," kata dia pada Rabu malam (11/1).

BHPP akan menyerahkan data tersebut ke DPD Demokrat NTB untuk diteruskan kepada anggota fraksinya di DPRD setempat yang menangani bidang pendidikan.

Hal itu untuk mencari tahu alasan dari dugaan monopoli tersebut agar diketahui oleh publik.

"Tentu ada alasannya dong, kenapa nama-nama itu saja yang dipilih. Fraksi Demokrat akan tanyakan alasannya," tegas Sofian.