Surabaya Bisa Punya Dua Wawali

Untuk daerah dengan penduduk di bawah 100 ribu jiwa, beban kerja di daerah tersebut diasumsikan tidak terlalu berat. Karena itu tidak begitu membutuhkan wakil kepala daerah. "Sesuai lah proporsinya," ujar Johan.

Dengan tidak memiliki wakil kepala daerah, penghematan bisa dilakukan. Karena tidak perlu memberikan sejumlah fasilitas untuk wakil kepala daerah, yakni gaji, mobil dinas, tunjangan, dan rumah dinas. "Ini penghematan yang cukup besar dan bermanfaat," tuturnya.

Menariknya, dalam aturan perppu baru tersebut, pengisian wakil kepala daerah berbeda dengan yang berlaku sebelumnya. Johan menjelaskan, sebelumnya pilkada dan wakilnya dilakukan satu paket. Namun, saat ini kepala daerah terpilih yang bertugas memilih wakilnya. "Jadi, rakyat memilih calon tunggal (kepala daerah saja). Sedangkan wakilnya dipilih wali kota atau bupati sendiri," terangnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menjelaskan, konsep wakil dipilih kepala daerah tersebut mirip konsep deputi. Dengan demikian, jabatan wakil kepala daerah tidak lagi menjadi kedudukan politik, tetapi kedudukan birokrasi. "Namun, hal itu tetap ada yang perlu dipertimbangkan," tuturnya. (idr/c9/end)