Syarat Pengunduran Diri Kada Akan Diperketat

Berdasarkan informasi yang diperoleh Mendagri, lanjut Reydonnyzar, alasan mundurnya Diky memang betul-betul ketidakcocokan. Misalnya, soal terbatasnya peran dan kewenangan wakil bupati. "Tapi, itu juga sebenarnya klasik. Karena di UU No.32/2004 saja memang belum mengaturnya secara detil," kata Reydonnyzar.

Alasan lainnya adalah terkait porsi belanja penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurut dia, Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebenarnya telah memberikan ruang yang cukup fleksibel. Pembagiannya berdasarkan kesepakatan kepala daerah dan wakilnya.

"Ada yang 65:35, 60:40, atau 50:50. Jadi, porsi terbesar untuk kepala daerahnya. Tapi, ada juga yang memberi porsi besar untuk wakil," ujar Reydonnyzar.

Meski begitu, Reydonnyzar mengapresiasi "keberanian" Diky Chandra. Menurut dia, dari 244 pasangan kepala daerah produk pilkada langsung, tak lebih dari 15 persen yang kembali maju dalam satu paket. Namun, hampir semuanya menyembunyikan saja ketidakcocokan atau permasalahannya dengan pasangannya. Baru saat menjelang pilkada, persoalan itu mencuat dalam bentuk pecah kongsi.