Syarief Hasan Beber Alasan Pentingnya UU MPR

jpnn.com, SURABAYA - Wakil Ketua MPR Prof Sjarifuddin Hasan mengungkapkan alasan pentingnya Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat (UU MPR).
Sebab dengan UU tersebut, kewenangan, tugas pokok dan fungsi MPR sebagai sebuah lembaga negara dan lembaga politik yang merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia memiliki payung hukum yang kuat.
"Kami sedang mengupayakan penyusunan rancangan undang-undang tentang MPR," kata Sjarifuddin Hasan di sela-sela kegiatannya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/2).
Sebelumnya Rapat Pimpinan MPR pada Jumat (20/1) telah memutuskan untuk dimulainya proses penyusunan rancangan undang-undang tentang MPR.
Syarief Hasan yang akrab disapa itu menjelaskan dengan undang-undang sendiri, lembaga tersebut tidak lagi masuk atau diatur dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) seperti saat ini.
Sebab, UU MD3 belum mengatur banyak hal tentang MPR seperti alat-alat kelengkapannya.
"Misalnya, kami ingin membentuk badan kehormatan MPR, atau lainnya memerlukan payung hukum. UU MPR ini nanti bisa menjadi payung hukum," ujar legislator dari Fraksi Partai Demokrat itu.
Syarief Hasan mengungkapkan UU MD3 yang telah mengalami beberapa revisi mengatur secara lengkap tentang DPR dan DPD.
Wakil Ketua MPR Prof Sjarifuddin Hasan mengungkapkan alasan pentingnya Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat (UU MPR).
- Lestari Moerdijat Ajak Semua Pihak Dorong Pemenuhan Hak Perempuan di Lingkar HIV
- Ketua MPR Bamsoet Terima Kunjungan Pengurus DPP Perempuan ICMI, Sampaikan Harapan Ini
- Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid Beber Kriteria Pemimpin yang Layak Dipilih di Pemilu 2024
- Angka Putus Sekolah Meningkat, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat Beri Solusi Bijak
- Respons AHY soal Masuk Bursa Cawapres Ganjar, Singgung Etika Komunikasi Politik
- Bamsoet Ajak Pengurus FSAB Tebarkan Semangat Perdamaian