Syarief Hasan Minta Pemerintah Segera Revisi Kebijakan untuk Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kontraproduktif.

Pasalnya, kata Syarief, di tengah situasi genting akibat pandemi Covid-19, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang malah makin mempersulit masyarakat.

Awal 2021, ia mencontohkan, pemerintah membuat kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan Kelas III.

Terhitung sejak Jumat (1/1), iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 35.000 per bulan. Sebelumnya, iuran BPJS Kesehatan Kelas I dan II juga telah naik terlebih dahulu pada 2020.

Syarief menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini hanya akan menambah masalah baru masyarakat kecil dan tidak menjawab persoalan defisit BPJS.

“Menaikkan iuran BPJS Kesehatan tidak menjawab persoalan utama yang dialami oleh BPJS Kesehatan yakni tata kelola yang kurang baik. Kenaikan ini malah akan menimbulkan masalah baru di tengah situasi genting akibat pandemi Covid-19,” ungkap Syarief dalam keterangannya, Rabu (20/1).

Ia menambahkan setelah kenaikan BPJS Kesehatan, pemerintah kembali membuat kebijakan menaikkan tarif tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) terhitung sejak Minggu (17/1).

Dia menegaskan kebijakan ini pun kontraproduktif karena memberatkan pelaku UMKM yang sedang berjuang untuk bangkit kembali di tengah pandemi Covid-19.