Syarief Hasan: Partai Demokrat Menolak UU Cipta Kerja, Bukan Mendalangi Demo

Meski demikian, pihaknya menyatakan bahwa Partai Demokrat mendukung segala bentuk implementasi kehidupan berdemokrasi, namun tidak anarkistis di Tanah Air. Apalagi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja merupakan bagian dari penyampaian pendapat dan implementasi demokrasi yang dijamin dalam UUD 1945.

"Kami Partai Demokrat menegaskan tidak pernah mendalangi demonstrasi yang terjadi di lapangan," tegas anggota Majelis Tinggi partai berlambang bintang mercy ini.

Dia juga menilai pihak-pihak tertentu yang menuduh Partai Demokrat mendalangi aksi demonstrasi tolak omnibus UU Cipta Kerja sangat tidak bertanggung jawab. Penolakan fraksinya di DPR juga murni berasal dari kajian internal.

Selain itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga tidak pernah berpikir untuk mendalangi demonstrasi yang dilakukan rakyat karena SBY sangat menghargai konstitusi dan demokrasi.

Karena itu, kata mantan Menteri Koperasi dan UKM ini, tuduhan Demokrat mendalangi demo tersebut tidak berdasar, fitnah, dan tidak bertanggung jawab. Apalagi penolakan terhadap UU Cipta Kerja juga datang dari guru besar sejumlah universitas.

“Kami dari Partai Demokrat tidak mungkin mendalangi penolakan tersebut. Sebab, guru besar adalah strata tertinggi kampus yang objektif dan ilmiah dalam memandang suatu isu," ungkap Syarief.

Pihaknya juga menyinggung adanya 38 investor global yang mengelola dana investasi hingga US$ 4,1 Triliun juga menyatakan keprihatinan atas pengesahan UU Cipta Kerja.

“Pandangan investor global ini sejalan dengan kesimpulan Komnas HAM yang menilai UU ini bertolak belakang dengan prinsip-prinsip keberpihakan kepada lingkungan," tegas suami Inggrid Kansil itu.