Syarief Hasan: Pemerintah Harus Mengevaluasi Rencana Penghapusan Honorer
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan merespons kebijakan pemerintah terkait penghapusan honorer yang mulai berlaku pada 28 September 2023.
Menurut dia, tenaga honorer memiliki peran sangat penting di berbagai sektor publik.
Misalnya, Syarief mencontohkan, sektor pendidikan yang banyak mendayagunakan tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan pendidik.
Oleh karena itu, kata dia, apabila terjadi penghapusan honorer, lumpuhnya pelayanan publik akan sangat mungkin terjadi.
"Ada banyak tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun. Namun, mereka kesulitan untuk mendapatkan status yang pasti jika aturan sebagaimana yang disampaikan pemerintah ini diberlakukan. Perlu adanya atensi atas pengabdian tenaga honorer," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/6).
Politikus senior Partai Demokrat itu meminta pemerintah mengevaluasi rencana penghapusan tenaga honorer tersebut.
Selain itu, Syarief juga berharap pemerintah menyiapkan solusi berkelanjutan mengenai nasib jutaan tenaga honorer di tanah air.
"Pemerintah harus mengevaluasi rencana penghapusan tenaga honorer ini, atau setidaknya menyiapkan solusi yang berkelanjutan mengenai nasib jutaan tenaga honorer yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia," kata Syarief Hasan.
Syarief Hasan meminta pemerintah mengevaluasi rencana penghapusan honorer. Perlu adanya atensi atas pengabdian tenaga honorer.
- Akmal Malik Menjamin Tenaga Honorer Pemprov Kaltim Dapat THR
- 5 Berita Terpopuler: Alamak! Kewajiban PPPK Kontrak & PNS Sama, tetapi NIP Belum Terbit, Lucu
- 1.231 PPPK Banyuwangi Mendapat Perpanjangan Kontrak 3 Tahun, Gajinya Juga Naik
- 4.044 PPPK Terima SK, Pj Bupati Bogor: Jaga Integritas sebagai Aparatur Pemerintah
- 298 PPPK Formasi 2023 Menerima SK, Hera Nugrahayu Sampaikan Pesan Penting
- Dana BOS Aman jika Seluruh Guru Honorer jadi PPPK, Begini Penjelasannya