Tagih Janji Jokowi, Ribuan Perangkat Desa Akan Kepung Istana

“Tuntutan kami sederhana, realisaikan janji itu. Kalau terealisasi, berarti Jokowi lanjut dua periode. Kalau tidak, berarti 2019 ganti presiden,” cetus Mujito. 

Apalagi, lanjut Mujito, peningkatan penghasilan perangkat desa menjadi setara PNS golongan IIA telah menjadi kesepakatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan yang juga diikuti PPDI pada 16 April 2018.

PPDI, tegas Mujito, akan menggelar demonstrasi di Istana Negara paling lambat sebelum 16 Agustus 2018, karena sehari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, itu adalah saatnya Presiden RI membacakan Nota Keuangan dan Pengantar RAPBN 2019 di depan Sidang DPR RI.

“Tapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda peningkatan penghasilan perangkat desa menjadi setara PNS golongan IIA bakal dimasukkan dalam RAPBN 2019. Sebab itu, aksi akan kita majukan awal Agustus,” paparnya.

Kalau sampai perangkat desa demo di Istana, terang Mujito, maka ada dua masalah yang muncul sekaligus, ibarat pedang bermata dua. Satu sisi Jakarta akan macet, sisi lain pelayanan masyarakat dari daerah hingga pusat akan terganggu.

Perangkat desa adalah ujung tombak yang melayani masyarakat dari bayi lahir hingga mati, dari membuat surat kelahiran hingga surat kematian. Sejelek-jelek perangkat desa, mereka adalah tokoh masyarakat di lingkungannya yang sudah tentu punya massa.

“Saat ini jumlah anggota PPDI di seluruh Indonesia 890 ribu orang. Jangan remehkan perangkat desa,” tegasnya.

Ditanya apakah PPDI punya capres/cawapres yang akan didukung pada Pilpres 2019, Mujito mengaku punya, tapi ia tak menyebut nama. "Yang jelas dia adalah sosok yang tahu akan kebutuhan perangkat desa, dan juga bisa menjaga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia, red),” tandasnya.