Tahun Ini, Ancaman Konflik Perbatasan Masih Ada

Sementara itu, legislatif menilai bahwa rencana pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang dikemukakan oleh Menhan, tidak menyelesaikan permasalahan mendasar. Pemerintah dipandang semestinya meningkatkan efektifitas lembaga yang sudah ada.

Anggota Komisi I DPR RI dari FPG, Enggartiasto Lukito, adalah yang antara lain mengatakan hal itu. "BNPP tidak usah ada. Paling tidak, saya melihat itu overlap (tumpang tindih) dan menambah beban anggaran. Gunakan saja yang sudah ada," ujarnya.

Masalah perbatasan yang terkait dengan Dephan, menurut Enggartiasto, semestinya adalah terkait kesejahteraan para prajurit penjaga. Dikatakannya, berdasarkan kunjungan kerja yang dilakukan ke daerah perbatasan, ia menemukan kondisi prajurit yang memprihatinkan. Padahal katanya lagi, cerita tersebut sudah lama ia dengar.

"Maka dari itu, kewajiban pemerintah untuk segera menyelesaikannya. Setidaknya, pemerintah bisa memasukkan pemenuhan kebutuhan minimal prajurit yang bertugas di perbatasan, dalam mata anggaran APBN Perubahan pada bulan Maret mendatang. Itu yang paling mungkin," usulnya.