Tak Ada Ampun! Mentan Langsung Copot Para Pejabat yang Terkait Kasus Impor Bawang Putih

Tak Ada Ampun! Mentan Langsung Copot Para Pejabat yang Terkait Kasus Impor Bawang Putih
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Foto: istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dan ekstrem dalam menyikapi kasus suap izin impor bawang putih.

Sikap itu sehubungan dengan penggeledahan yang dilakukan KPK di Kantor Direktorat Jenderal Hortikultura terkait kasus yang menjerat anggota DPR RI komisi VI, I Nyoman Dhamantra.

“Bapak Mentan mengambil langkah tegas dengan mencopot seluruh pejabat Eselon II, III dan IV yang terkait dalam kasus impor bawang putih, terkait dengan verifikasi wajib tanam bawang putih di Ditjen hortikultura. Beliau ingin Kementan jelas sikapnya terkait kasus ini, dan memberikan ruang yang luas bagi KPK untuk melakukan penyelidikan,” tegas Justan Siahaan, Inspektur Jenderal Kementan di Kantor Pusat Kementan, Jakarta (13/8).

BACA JUGA : KPK Tetapkan Anggota DPR Nyoman Dhamantra Jadi Tersangka Suap Impor Bawang

Menurut Justan, Kementan sangat terbuka bagi KPK untuk mengumpulkan informasi dan mengungkap kasus suap impor bawang putih secara terang benderang, sehingga public clear melihat masalah ini.

Meskipun sebenarnya belum diketahui keterlibatan pejabat Kementan, tetapi Mentan merasa perlu mengambil langkah tegas, konkret dan segera sebagai komitmennya dalam antikorupsi.

Langkah ini perlu untuk memitigasi Risiko Reputasi Kementerian Pertanian sedang diakui kinerja positipnya dalam perekonomian Indonesia.

“Sejak awal Kementan telah kerjasama dengan KPK, dan secara khusus 3 personil KPK ditempatkan di Kementan untuk pencegahan korupsi. Pegawai di Ditjen Hortikultura juga terbukti sudah berani melaporkan ke KPK terkait pemberian gratifikasi, dan ini nyata dilakukan oleh mereka. Selain itu, mereka juga sudah memblacklist 72 importir bawang nakal,” kata Justan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berada di garda terdepan pencegahan KKN di lingkungan Kementan dan tegas melawan mafia pangan yang selama ini menggerogoti perekonomian negara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News