JPNN.com 
Berkomitmen Lindungi Fakir Miskin, PDIP Tak Mau Program Bansos Berhenti
"Kesejahteraan itu ada dua, menaikan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yamg kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial bahwa terkait dengan bantuan dengan ada Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, Kartu Prakerja disiapkan oleh tim 11 oleh Pak Jokowi.
Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," kata dia.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini juga menyampaikan program Bansos pada 2024 sudah disetujui oleh parlemen. Dia juga meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.
Aria Bima juga mengkritisi pernyataan Menteri Perdagangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut bansos itu berasal dari Jokowi.
"Itu adalah politisasi bansos yanh tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektotal itu sesuatu yang tidak manusiawi. Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu," tegas Aria Bima. (tan/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Menurut PDIP, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk meningkatkan kesejahteraan atau membantu kelompok miskin.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Ray Rangkuti Kritik Kinerja KPK, Kasus Hasto Dikejar, Tetapi Bobby Diundang Koordinasi
- Tim Hukum Hasto Bawa Bukti Dugaan Pelanggaran Penyidik KPK ke Dewas
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Politikus PDIP Apresiasi Ide Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak
- 5 Berita Terpopuler: Kapan Pengisian DRH NIP PPPK? Simak Penjelasan Kepala BKN, Alhamdulillah Perjuangan Tak Sia-sia
- Rayakan 70th KAA, Usman Hamid And The Blackstones Bawakan Album Baru Kritik Sosial
