JPNN.com 
Berkomitmen Lindungi Fakir Miskin, PDIP Tak Mau Program Bansos Berhenti
"Kesejahteraan itu ada dua, menaikan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yamg kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial bahwa terkait dengan bantuan dengan ada Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, Kartu Prakerja disiapkan oleh tim 11 oleh Pak Jokowi.
Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," kata dia.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini juga menyampaikan program Bansos pada 2024 sudah disetujui oleh parlemen. Dia juga meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.
Aria Bima juga mengkritisi pernyataan Menteri Perdagangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut bansos itu berasal dari Jokowi.
"Itu adalah politisasi bansos yanh tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektotal itu sesuatu yang tidak manusiawi. Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu," tegas Aria Bima. (tan/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Menurut PDIP, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk meningkatkan kesejahteraan atau membantu kelompok miskin.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Zulhas Sebut Prabowo-Gibran Dipilih karena Dicintai Rakyat, Bukan Bansos
- Kursi PAN di DPR Bertambah, Zulhar Berterima Kasih kepada Prabowo
- PDIP belum Tunjuk Kandidat Calon Gubernur Papua
- Mendag Zulhas Sebut Oil Tanker yang Dibeli dari China Ini Tak Layak, Bakal Dikembalikan
- Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP, Risma Mengaku Tak Mau Sombong
- Mensos Risma Tidak Akan Hadiri Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel
