Tak Kunjung Lulus, Honorer K-1 Merasa Dizholimi

Sementara, Teuku Mudasir anggota dewan dari Fraksi Karya Bangsa (F-KB) menanggapi, pihak DPRK Aceh Selatan sudah mendatangi BKN Pusat di Jakarta untuk memperjelas dan meminta Pemkab Aceh Selatan melakukan verifikasi ulang, supaya tidak ada pihak merasa dirugikan.   Namun verifikasi ulang tidak pernah dilaksanakan, tiba-tiba keluar penetapan dan 64 orang dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi kreteria dari 130 orang yang dilakukan uji publik.

“Kita menyesalkan proses penetapan ini, sebaiknya dipending dulu proses pengeluaran NIP bagi 66 tenaga honorer yang lulus hingga status 64 tenaga honorer ada titik temu. Hari ini saya pertanyakan, apakah berkas yang diajukan 64 honorer melalui oknum perseorangan atau langsung ke BKPP, karena dikhawatirkan ada pihak lain yang ikut bermain,” sergah Teuku Mudasir.

Azmir, SH turut ambil andil, pihaknya menyarankan, jika ada pihak merasa dirugikan atau menjadi korban karena disinyalir ada temuan penyelewengan dalam kasus ini sebaiknya dilaporkan saja kepada penegak hukum (polisi). “Usut tuntas secara hukum jika ada pihak yang bermain, sehingga tidak ada pihak saling tuding. Semoga indikasi penzaliman menjadi terang dan tuntas,” papar Azmir.

Lain lagi ungkapan Zirhan, SP, menurut dia dari awal dilakukan verifikasi dan validasi memang sudah rancu, indikasinya, dari 293 yang diusul seperti distel. Lolos verifikasi sebanyak 130 orang, kemudian dari 130 hanya 66 orang yang lolos CPNS formasi honorer K-1. “Saya duga ada permainan yang mengutak-atik proses perekrutan, persoalan ini tidak boleh ditoleril, seharusnya diusut secara hukum kalau sekiranya ada temuan penyimpangan” katanya. (*)