Tak Punya Anggaran, Pemkab Tolak Jatah CPNS

Pihaknya langsung berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian Pemprov Jatim terkait dengan estimasi dana yang dibutuhkan. Kebetulan, pemprov melakukan sistem CAT pada rekrutan tahun lalu. Hasilnya, pemkab harus menyediakan duit Rp 1,5 miliar untuk pengadaan software dan hardware, pendamping. Termasuk operasional rekrutmen.

Bupati, menurut Halim, menilai bahwa biaya dengan formasi tidak seimbang. Karena itu, bupati memutuskan tidak mengambil jatah tersebut. Pemkab juga menyatakan tidak memiliki anggaran sebanyak itu.

’’Informasi rekrutmen turun saat pertengahan anggaran sebelumnya kami tidak mengalokasikan anggaran sebanyak ini. Sebab, belum ada kejelasan soal rekrutmen,’’ jelasnya.

Dalam perubahan APBD, pihaknya tidak mungkin mengalokasikan lantaran jarak antara jadwal pelaksanaan dan kemungkinan pencairan anggaran cukup jauh. Rekrutmen mungkin dilaksanakan pada Agustus. Anggaran tidak mungkin cair pada Agustus.

Apakah tidak ada konsekuensi atas penolakan itu? Halim mengungkapkan bahwa tidak ada petunjuk mengenai sanksi bagi yang menolak jatah tersebut. ’’Ini kan yang butuh daerah. Kalau daerah tidak mengambil jatah, kan ada alasannya,’’ tuturnya.

BKD berupaya agar jatah 52 formasi itu tidak hangus. Baru-baru ini BKD mengirimkan stafnya untuk meminta jatah 52 formasi tersebut digabungkan dengan jatah pada 2015. ’’Harapannya sih begitu,’’ ucapnya.

Tahun depan, pemkab, menurut Halim, lebih siap. Anggaran Rp 1,5 miliar akan diusulkan sebagai salah satu program.

Di tempat terpisah, Kabag Kominfo Yulius Christian memaparkan bahwa keputusan bupati tersebut berdasar pertimbangan matang dan kajian sebelumnya.