Tak Semua Tabung Elpiji Ber- SNI

JAKARTA - Program konversi energi dari minyak tanah ke elpiji ternyata dijalankan setengah hati oleh pemerintah. Seringnya insiden ledakan tabung elpiji adalah salah satu contoh yang kini menjadi sorotan masyarakat. Dalam banyak kasus, ledakan bukan hanya dipicu oleh kelalaian para penggunanya namun juga oleh amburadulnya pengawasan produksi oleh pemerintah.

       

Teledornya pemerintah itu diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan Subagyo. Ditemui setelah rapat kerja dengan DPR RI di Jakarta kemarin, Subagyo mengungkapkan sebagai pihak yang bertugas melakukan pengawasan terhadap barang, telah ditemukan komponen-komponen tabung elpiji yang tak layak pakai, seperti  produk selang tabung yang 100 persen tidak sesuai dengan SNI.

       

Bahkan, lanjut dia, khusus untuk komponen shield dari valve (karet pengaman tabung) justru belum memiliki SNI, padahal komponen ini sangat rawan. Setelah mendapat fakta tersebut, kata Subagyo, pihaknya segera menindak dengan cara melaporkan kepada kementrian perindustrian. Begitupun dengan temuan lain seperti tabung gas dan selang gas yang tidak memenuhi standar.

       

Subagyo menjelaskan, masalah SNI ini sepenuhnya ada di Kementerian Perindustrian,sedangkan pihaknya hanya bertugas melakukan pengawasan terhadap implementasi SNI. Harapannya SNI karet shield bisa diterapkan dalam waktu dekat agar menjadi acuan dalam memproduksi karet shield sehingga aman digunakan masyarakat. "Kita sudah lihat secara komprehensif, sudah ada di kementrian perindustrian, ESDM, dan BSN (Badan Standardisasi Nasional)," ucapnya.