Tanda Jasa Sri Mulyani Dinilai Lecehkan DPR

JAKARTA - Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-66, Pemerintah memberikan tanda jasa kepada sedikitnya 30 tokoh nasional. Diantara mereka adalah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Terkait nama yang satu ini, sejumlah kalangan DPR langsung bereaksi.

“Pemberian tanda jasa kepada Sri Mulyani sangat mengejutkan. DPR saya kira layak merasa dilecehkan oleh pemerintah. Dalam keputusan politiknya DPR kan jelas telah menempatkan Sri Mulyani sebagai sosok yang punya masalah dengan hukum,” kata anggota Tim Pengawas Kasus Century Bambang Soesatyo kepada INDOPOS (Grup JPNN), kemarin (12/8).

Menurut politisi Partai Golkar ini, di luar pelecehan terhadap DPR, pemberian tanda jasa kepada tokoh yang dicapreskan Partai Serikat Rakyat Indonesia (SRI) ini juga akan makin membingungkan masyarakat secara umum. Ini karena standar yang digunakan pemerintah untuk menimbang dan memilih sosok penerima tanda jasa dari Negara menjadi tidak jelas lagi.

Seperti diketahui, pada kasus skandal Century yang menyita perhatian publik beberapa waktu lalu, Sri Mulyani dinilai DPR bermasalah secara hukum terkait peran dan posisinya sebagai ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK).