Targetkan 2020 Semua Transaksi Nontunai, Bupati Banyuwangi Bicara Dompet Tipis

”Saya sudah bertemu Bank Jatim untuk keperluan tersebut, tapi memang perlu waktu karena terkait investasi bank, karena itu kan sampai ke desa-desa,” papar Anas.

”Tahun ini kami mengurangi batas penggunaan uang tunai. Kalau bisa di bawah Rp 5 juta harus nontunai. Ini soal paradigma saja sebenarnya. Kalau toko dan mitra pemda yang belum siap itu ukurannya dompet harus tebal karena semua tunai. Padahal sekarang era dompet tipis, karena duitnya bentuk digital di e-money dan kartu perbankan,” imbuhnya.

Sesuai roadmap, pada 2020 Banyuwangi menargetkan semua transaksi di lingkungan pemerintah bisa dijalankan secara nontunai. ”Terima kasih ke pemerintah dan BI yang terus menyosialisasikan hal ini ke masyarakat, karena transaksi nontunai perlu dukungan masyarakat sebagai mitra penerimaan dan belanja daerah,” ujarnya.

Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Banyuwangi Samsudin menambahkan, transaksi nontunai menguntungkan pemerintah karena kualitas pengendalian internal meningkat.

”Bisa menghasilkan posisi kas real time sekaligus mendukung accrual basis keuangan pemda, di mana Banyuwangi adalah salah satu daerah pertama yang menjalankan sistem akrual sejak 2014,” jelas Samsudin.

Dia mengatakan, dari sisi penerimaan, sejumlah langkah telah dilakukan untuk mewujudkan transaksi nontunai. Pembayaran pajak, misalnya, bisa dilakukan melalui situs pemda. ”Kami juga punya aplikasi untuk memonitor pajak restoran, hotel, dan sebagainya secara harian, bulanan, tahunan,” katanya. (*/adk/jpnn)