JPNN.com 
Tasyakuran ke-19 PKS, Ahmad Syaikhu Menyoroti Demokrasi, Penegakan Hukum dan HAM
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyampaikan berbagai catatan tentang demokrasi, otonomi daerah, dan penegakan hukum.
Hal itu disampaikan Syakihu saat Tasyakuran ke-19 PKS yang digelar secara daring, Selasa (20/4).
Awalnya, Syaikhu menyinggung perlunya melawan upaya mengubah haluan bangsa dari demokrasi ke otoriterianisme.
"Kita sebagai bangsa tidak boleh membiarkan hal itu terjadi," tegas Syaikhu.
Dia menambahkan PKS akan berjuang sekuat tenaga menjaga dan merawat fitrah demokrasi di Indonesia.
PKS akan memastikan bahwa roda perjalanan bangsa ini di jalur yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang termaktub dalam konstitusi UUD NRI 1945.
Mantan wakil wali kota Bekasi itu menyebut sampai saat ini PKS tetap komitmen sebagai oposisi.
Menurut dia, sikap itu terlahir bukan karena ingin asal beda, melainkan dari satu kesadaran kebangsaan yang kukuh bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan kekuatan penyeimbang.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyampaikan catatan tentang demokrasi, otonomi daerah, dan penegakan hukum saat parpolnya menggelar tasyakuran ke-19 secara daring, Selasa (20/4).
- Bersama Koalisi Pemerintah, PKS Makin Kukuh Melayani & Membela Rakyat
- PKS Instruksikan Kader di Pos Menteri & Kepala Daerah Menyukseskan Program Prabowo
- Aboe Bakar: Kepala Daerah dari PKS Harus Selaras dengan Prabowo
- Amnesty International: Praktik Otoriter dan Pelanggaran HAM Menguat di Indonesia
- Perihal Kasus LCC, Kejati NTB Dinilai Tidak Transparan
- Forum Purnawirawan TNI Usul Copot Wapres Gibran bin Jokowi, Pengamat: Ekspresi di Negara Demokrasi
