Tax Amnesty Harus Memuat Aspek Keadilan
Wajib Pajak Bandel Disanksi, Asal Kooperatif Diberi Insentif
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR yang membidangi keuangan negara, Maruarar Sirait menyatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty hendaknya tidak hanya demi mengejar pemasukan uang negara. Politikus PDI Perjuangan itu mengharapkan UU Tax Amnesty nanti jika diberlakukan juga memuat aspek keadilan.
Maruarar menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara pada diskusi bertema "Repatriasi Nasional Versus Keadilan Publik" yang digelar Forum Dialog Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Rabu (13/4). Menurutnya, salah satu tujuan tax amnesty adalah menarik dana milik orang Indoensia yang diparkir di luar negeri.
“Jadi dana yang diparkir di luar negeri bisa masuk ke dalam negeri dan digunakan untuk investasi. Sehingga bisa menggerakkan iklim usaha di dalam negeri,” katanya.
Namun, dalam diskusi yang juga dihadiri Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia dan politikus Golkar yang getol menyuarakan pentingnya UU Tax Amnesty, M Misbakhun itu Maruarar juga menyarakan pentingnya aspek keadilan. Yakni bukan sekadar sanksi berat kepada wajib pajak yang membandel, tetapi juga insentif bagi yang mau kooperatif.
Ia mencontohkan, wajib pajak bisa saja mendapat insentif berupa diskon dalam pajak penghasilan (PPh). “Sehingga ada keadilan," katanya.
Selain itu Ara -sapaan Maruarar- juga mengatakan, karena UU Tax Amensty hanya akan sekali diberlakukan maka ketentuan yang termuat di dalamnya pun harus dibahas secara matang. Sebab, pengulangan pemberlakuan tax amnesty hanya akan membuat wajib pajak yang bandel mengulangi kesalahan. “Kita tidak bisa memberikan kesempatan berkali-kali," tegasnya.
Karenanya ketika UU Tax Amnesty diberlakukan dan ternyata masih ada wajib pajak membandel, maka harus ada sanksi berat. Menurutnya, hal itu demi asas keadilan. "Kita berbicara keadilan publik,” katanya.(ara/JPNN)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tindaklanjuti Arahan Jokowi, Kepala BP2MI Cari Solusi Masalah Penempatan Calon PMI
- Guru Paling Banyak Terjerat Pinjol, DPR: Indikator Rentannya Kualitas Pendidikan di Indonesia
- MK Mulai Hari Ini Akan Sidangkan Ratusan Perkara Sengketa Hasil Pileg 2024
- Menjelang Lengser, PM Singapura Temui Presiden Jokowi di Istana Bogor
- Bengkel Motor di Cilangkap Terbakar, Kerugian Ratusan Juta Rupiah
- Tim BTB BAZNAS Bantu Korban Terdampak Gempa Bumi di Garut