TB Hasanuddin Minta Kerja Sama Pemprov Jabar dan TNI AD Ditangguhkan, Ini Alasannya

"Kita tidak boleh sembarangan menggunakan sumber daya dan personel TNI, karena fungsi utama mereka adalah sebagai alat pertahanan negara. Semua pihak harus menunggu PP atau Perpres yang akan mengatur teknis OMSP agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelampauan wewenang," tegasnya.

Untuk itu, dia mengajak semua pihak untuk tetap berpegang pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan memastikan bahwa setiap langkah yang melibatkan TNI tetap berada dalam koridor hukum yang jelas.

Untuk diketahui, Pemprov Jabar melakukan kerja sama proyek pembangunan dengan pihak TNI AD.

Hal ini disahkan dengan penekenan MoU antara Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Markas Besar TNI AD (Mabesad), Jakarta pada Jumat (14/3)

Perjanjian kerja sama bertema 'Sinergi TNI AD Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat' itu berfokus pada pembangunan berbagai proyek infrastruktur, seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, serta rumah rakyat. (mar1/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi: