TEKAD: Visi Menuju Green Economy

Oleh Yucundianus Lepa, Tenaga Ahli Kelembagaan TEKAD NMC

TEKAD: Visi Menuju Green Economy
Tenaga Ahli Kelembagaan TEKAD NMC, Yucundianus Lepa. Foto: Dokumentasi pribadi

Melalui transformasi kelembagaan desa, masyarakat memiliki akses ekonomi baik berupa informasi pasar, distribusi barang dan jasa, kemudahan akses keuangan, yang berpotensi menopang income keluarga secara berkelanjutan dan stabil.

Selain itu, emperoleh keuntungan melalui penguatan tata kelola di tingkat desa dan kabupaten melalui dukungan dari Kemendes PDTT.

TEKAD bermaksud untuk memberdayakan masyarakat desa agar mereka dapat berkontribusi pada transformasi ekonomi pedesaan dan pertumbuhan.

Untuk saat ini TEKAD memulai programnya di Indonesia Timur. Ada lima provinsi sebagai penerima program, salah satunya adalah provinsi NTT. Gerakan perubahan dimulai dari pengembangan produksi berbasis komoditi desa.

Mengapa proses transformasi ekonomi harus dimulai dari kampung dan bukan dari daerah dalam skop yang lebih luas? Apa implikasi program yang diharapkan ketika denyut nadi perekonomian dimulai dari daerah pinggiran?

Mungkinkah pertanian dalam skala mikro, digerakkan dengan tenaga manusia dan bersifat subsisten dapat menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi? Pertanyaan-pertanyaan demikian menjadi sebuah persoalan awal yang harus dibedah.

Sebanyak pertanyaan yang diajukan, sebanyak itu pula alasan yang dapat dikemukakan dalam konteks pertanian di pedesaan. Pertanian yang dimotori korporasi, terbukti tidak berperan mengangkat derajat perekonomian masyarakat desa. Posisi masyarakat desa sebagai buruh tani tidak pernah bergeser.

Atas dasar itu visi pembangunan ekonomi hijau atau green economy dalam kerangka perwujudan Sustaiable Development Goals (SDGs) tidak menempatkan program pertanian yang dimotori korporasi sebagai entry point peningkatan kesejahteraan. Termasuk di dalamnya program lumbung pangan (food estate) menjadi program yang tidak sejalan dengan isu lingkungan.

Visi pembangunan ekonomi hijau atau green economy dalam kerangka perwujudan Sustaiable Development Goals (SDGs) tidak menempatkan program pertanian yang dimotori korporasi sebagai entry point peningkatan kesejahteraan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News