JAKARTA - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) akan terus berupaya menekan angka drop out (DO) siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Dirjen Pendidikan Dasar Kemdiknas, Suyanto mengakui, hingga saat ini angka putus sekolah di jenjang pendidikan dasar masih cukup tinggi, yakni mencapai 1,5 persen. Sedang SMP 1,7 persen.
"Penekanan angka putus sekolah atau DO akan terus dilakukan. Karena ini juga terkait dengan program pendidikan wajib belajar sembilan tahun," ungkap Suyanto di Jakarta, Senin (18/7).
Dia menyebutkan, angka putus sekolah jenjang SD mencapai 1,5 persen dari total siswa 22,7 juta anak. Sedangkan SMP 1,7 persen dari total siswa 9,7 juta anak. Dikatakan, angka putus sekolah setiap tahun relatif stabil. Kalaupun ada peningkatan jumlahnya tidak signifikan. Hal ini akibat pertumbuhan anak-anak usia sekolah.
"Kalau sangat banyak memang faktanya seperti itu. Intinya, kita terus bekerja untuk mengurangi DO itu," ucap Suyanto.
Menurut mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini, ada 3 penyebab putus sekolah di Indonesia. Pertama, faktor ekonomi. Tingginya angka kemiskinan membuat orang tua sulit menyekolahkan anaknya. "Pemerintah memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan subsidi bagi siswa miskin. Meskipun jumlahnya belum banyak tapi bisa mengurangi," terang Suyanto.
Faktor kedua, adalah kondisi geografis. Terutama di daerah Indonesia timur dan kepulauan. Jarak anak untuk ke SMP sangat jauh, sehingga kesulitan mencapainya.
Ketiga, faktor budaya. Banyak orang tua, terutama kalangan ekonomi rendah yang enggan kehilangan pendapatan dari anaknya yang malah disuruh kerja meski masih anak-anak. Itu sebenarnya bukan problem pendidikan tapi ekonomi. "Perjuangan kita sudah berdarah-darah kembalikan anak ke sekolah. Tapi pas ketemu ekonomi, repot," ujarnya.
Untuk mengatasi masalah DO tersebut, pemerintah memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu. Untuk SD yang mendapatkan sebanyak 2.117.300 orang dan SMP 912.000 orang. Tujuan pemberian subsidi tersebut untuk menjaring anak-anak yang terkena DO.
Mantan Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Kemdiknas ini menambahkan, pemerintah juga membangun sekolah satu atap dan sekolah berasrama. Sekolah satu atap akan dibangun di daerah terpencil. Sehingga anak-anak tidak perlu pergi jauh untuk melanjutkan dari SD ke SMP. Sedangkan sekolah berasrama dibuat di daerah-daerah perbatasan. Diakuinya, masalah yang paling sulit diatasi adalah budaya. Sangat sukar mengubah mindset seseorang dalam waktu singkat.
"Di Papua itu anak bisa jalan tiga hari tiga malam baru sampai sekolahnya. Makanya kita buat kebijakan dimana ada SD kita taruh SMP. Sudah ada 500 sekolah satu atap yang dibuat," ungkapnya. (cha/jpnn)
