Temuan Ombudsman, 8 Pemda di Sumut Zona Merah Kepatuhan Pelayanan Publik
Kamis, 30 Desember 2021 – 16:14 WIB
Abyadi mengungkapkan salah satu indikator rendahnya kepatuhan standar pelayanan publik, karena masih tingginya praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan layanan.
Oleh karena itu,Ombudsman mengingatkan agar pemda yang masih rendah dalam kepatuhan pelayanan publik agar terus memperbaiki penyelenggaraan pelayanannya.
"Kami siap dan terbuka bagi pemda yang ingin melakukan koordinasi dan konsultasi untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik," ujar Abyadi. (mcr22/jpnn)
Ombudsman RI Perwakiilan Sumut menyebut delapan pemda di provinsi itu berada dalam zona merah kepatuhan pelayanan publik. Begini penjelasannya.
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Finta Rahyuni
BERITA TERKAIT
- Polling Institute Rilis Kepuasan Publik kepada Jokowi Tembus 77,1 Persen
- Indikator Sebut Publik Puas dengan Kinerja Polri selama Mudik Lebaran 2024
- Bea Cukai Dampingi Mendag Zulkifli Hasan Ekspose Temuan Kapal Tanker Tanpa Izin Impor
- Elektabilitas Calon Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Melejit, Capai 62,2 Persen
- Kasus Investasi Bodong di BTN, Ombudsman Gelar Pertemuan dengan OJK, LPS & Kementerian BUMN
- Survei WE Institut: Elektabilitas Eri Cahyadi Tertinggi untuk Pilkada Surabaya 2024