Temui Menteri Rosan, Waka MPR Dorong Regulasi CCS yang Progresif dan Kompetitif

Sejumlah masukan dan usulan terkait kebijakan investasi inilah yang disampaikan Eddy kepada Menteri Rosan dalam pertemuan tersebut.
“Kita harus memastikan bahwa kebijakan dan regulasi kita memudahkan dan menarik bagi investasi untuk masuk, tentu dengan menjaga kepentingan nasional. Dengan demikian, maka peluang Indonesia untuk menjadi pusat CCS di kawasan akan semakin besar,” ujar Eddy.
Doktor Ilmu Politik UI ini menyampaikan perlunya dukungan penuh dari sektor industri dan investasi agar proses ini berjalan lebih cepat, sehingga negara-negara lain termasuk kalangan industri nasional mengurangi rmisi iarbonnya dengan memanfaatkan fasilitas penyimpanan karbon yang ada di Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Eddy sangat mengapresiasi Menteri Rosan Roeslani ang menunjukkan responsivitas tinggi dalam memfasilitasi investasi di sektor CCS.
Dia menyoroti target terdekat yang akan direalisasikan adalah mengajak investor luar untuk mengirimkan karbon ke Indonesia untuk disimpan secara aman.
Eddy memproyeksikan negara pertama yang akan terlibat adalah Singapura.
Sementara proyek CCS yang saat ini tengah dikerjakan Pertamina bersama Exxon dan Inpex di Lapangan Abadi Masela diharapkan menjadi pintu masuk bagi negara lain, seperti Korea Selatan dan Jepang, untuk turut serta berinvestasi dalam sektor ini.
“Kita harus bergerak cepat dan memastikan bahwa investasi CCS ini benar-benar memberikan dampak bagi ekonomi dan lingkungan," tegas Eddy kembali.
Waka MPR Eddy Soeparno dan Menteri Rosan membahas perlunya kebijakan dan regulasi Carbon Capture Storage (CCS) yang progresif dan kompetitif
- Ini Salah Satu Pilihan Investasi Optimal di Tengah Tantangan Ketidakpastian Ekonomi Global
- Respons Kritik AS soal QRIS, Waka MPR Eddy Soeparno: Terbukti Membantu Pelaku UMKM
- Waka MPR Lestari Moerdijat Minta Pemerintah Segera Memperbaiki Tata Kelola Pendidikan
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Soal Pencopotan Wapres Gibran bin Jokowi, Pimpinan MPR Singgung Keputusan KPU
- Pabrik BYD Belum Beroperasi Secara Aktif, Tetapi Sudah Diganggu Ormas