Terapkan Sistem SKS di SMP-SMA
IP Tinggi Cepat Lulus
Senin, 20 September 2010 – 08:17 WIB
“Hanya, untuk cara pembelajaran terstruktur dan mandiri belum terlaksana secara maksimal. Semua masih fokus pada tatap muka saja,” cetusnya. Yang harus diubah yakni mindset tentang sistem pembelajaran yang bisa dilakukan kepada para siswa. Ini karena pihak sekolah masih berpatokan pada cara mengajar sistem paket.
Baca Juga:
Dengan cara belajar selama ini, siswa wajib mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar sudah ditetapkan. Padahal, cara belajar sistem SKS merupakan upaya inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Siswa mendapatkan layanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuan. Siswa pintar dapat menyelesaikan pendidikan di sekolah lebih cepat dari siswa yang berkemampuan standar.
Jika indeks prestasi (IP) siswa tinggi dapat mengambil lebih banyak jumlah SKS. ”Untuk guru, mereka mudah memenuhi beban mengajar minimal 24 jam,” kata Widodo. Selama ini, banyak guru di Sumsel yang mengeluh kesulitan memenuhi target mengajar 24 jam. Salah satu penyebabnya karena di suatu daerah kelebihan guru.
Tak hanya itu. Yang biasanya kesulitan memenuhi target 24 jam mengajar adalah guru sejarah, PPKn dan bahasa Indonesia. Sementara hal itu menjadi syarat bagi guru yang lulus sertifikasi untuk mendapatkan tunjangan. Sebab, kalau guru tersebut tidak bisa memenuhi 24 jam mengajar, maka tunjangan sertifikasinya tidak akan dibayarkan.
PALEMBANG – Sistem satuan kredit semester atau SKS, seperti di perguruan tinggi, akan diterapkan di jenjang SMP/MTs dan SMA/MA. Penerapan sistem
BERITA TERKAIT
- Wakil Ketua MPR Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Konsisten Dilakukan
- Pertamina Goes to Campus 2024 Resmi Dibuka, ITB Dipilih sebagai Lokasi Pertama
- 200 Praja IPDN Masuk Latsitardanus XLIV, Rektor Hadi: Ikhlas & Tanggung Jawab
- Gelar IYSDGS 2024, Universitas Bakrie Dorong Anak-Anak Muda RI Lebih Banyak Aksi
- Fauzie Yusuf Siap Lakukan Pembenahan Kurikulum Universitas Jayabaya
- 25 PTN Buka Pendaftaran SMMPTN-Barat 2024, Kuota Banyak, Ada Kebijakan Baru