Terima Seabrek Laporan, Komisi III DPR Soroti Praktik Mafia Tanah di Surabaya

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J. Mahesa prihatin dengan maraknya kasus mafia tanah di wilayah Surabaya.

Menurutnya, dari banyak laporan yang masuk ke komisi bidang hukum ini, mayoritas mempersoalkan kasus mafia tanah yang melibatkan oknum penegak hukum.

"Laporan yang masuk ke Komisi III itu tertinggi (kasus mafia tanah) di Surabaya. Banyak kasus itu terjadi di mana rakyat sebagai pemilik tanah berhadapan dengan pengembang," kata Desmon.

Karena itu, dia meminta Jaksa Agung bersama KPK untuk pro aktif lagi memantau masus mafia tanah ini.

Sebab kecenderungan selama ini, laporan yang masuk ke komisi yang dipimpinnya ini, kebanyakan mafia tanah ini bermain dengan oknum pejabat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan notaris.

"Dan kecenderungannya memperdaya masyarakat yang posisinya lemah," jelasnya.

Makanya, Komisi III DPR ini dalam masa sidang ini, akan mengagendakan masalah mafia hukum bersama Jaksa Agung, Kapolri dan Pimpinan KPK.

Politikus Gerindra ini ingin pejabat-pejabat BPN diawasi lebih ketat sehingga ruang gerak mafia tanah ini benar-benar ditutup.