Terkait Kasus Grab, KPPU Dinilai Tidak Memahami Ekonomi Digital
Rabu, 22 Juli 2020 – 19:23 WIB
Pihak Grab menyatakan tidak melihat adanya aturan yang dilanggar atau pihak yang dirugikan dalam kerja sama perusahaan dengan TPI apalagi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
Kerja sama tersebut ditujukan untuk memfasilitasi penyewaan mobil yang hemat biaya bagi sejumlah mitra pengemudi yang ingin berpenghasilan jujur, namun tidak memiliki sarana kendaraan. Menurut Grab, sistem pemesanan bersifat adil dan murni berdasarkan kinerja dan prestasi.
Grab memiliki berbagai program manfaat untuk memberikan penghargaan kepada semua mitra pengemudi yang memenuhi syarat dan mendapat penilaian tinggi dari konsumen secara konsisten.(mg7/jpnn)
Pengamat teknologi Heru Sutadi menilai KPPU tidak memahami model bisnis di era ekonomi digital terkait putusan kasus Grab.
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh
BERITA TERKAIT
- Bersama BenihBaik, Grab Menyalurkan Donasi Rp 1,5 Miliar Kepada 8 Komunitas
- Driver Online Pemeras Penumpang Ditangkap, Sahroni Apresiasi Respons Cepat Polisi
- Mastercard Berdayakan UMKM Melalui Kemitraan Grab dan BenihBaik
- Indeks Konsumen Digital Dukung Capaian Indonesia Emas 2045
- Sopir Grab Car Aniaya Wanita di Jakbar, Korban Diancam Dibunuh
- GrabFood Merilis Fitur Pendukung di Layanan Group Order