Terpidana Kabur, Kejagung Korek Keterangan Dirut PLN

jpnn.com - JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Nur Pamudji, terkait kaburnya terpidana kasus korupsi pengadaan flame turbin GT 1.2 Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (KITSBU), Sektor Belawan, Ermawan Arief Budiman, beberapa waktu lalu.

Menurut Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Kasubdit) Kejagung, Sardjono Turin, Nur Pamudji dimintai keterangannya, setelah sebelumnya menggelontorkan uang hingga Rp 23,9 miliar yang berasal dari PT PLN sebagai jaminan agar Ermawan yang ditahan di rumah tahanan, diperbolehkan berstatus tahanan kota. Namun,  saat hendak dieksekusi, Ermawan tidak berada di tempat.

“Iya benar, hari ini Direktur Utama PT PLN telah dimintai keterangannya, terkait dugaan tindak pidana korupsi pada penempatan uang jaminan kepada terpidana Ermawan Arief agar yang bersangkutan tidak ditahan,” ujarnya di Gedung Kejagung, Rabu (3/12) malam.

Turin mengatakan, Nur Pamudji dimintai keterangan yang pada intinya terkait mekanisme pengucuran uang jaminan tersebut.

“Kita ingin mengetahui seperti apa mekanismenya. Apakah harus ada rapat umum pemegang saham, atau hanya kewenangan Dirut PLN saja. Karena ini kan jumlahnya sangat besar,” katanya.

Meski baru sebatas dimintai keterangan, kata Turin, Nur Pamudji dapat saja kemudian ditetapkan sebagai tersangka, jika ditemukan dua alat bukti yang cukup kuat.

“Kalau ada indikasi, itulah baru tindak pidana korupsi. Manakalah minimal dua alat bukti ditemukan, bisa ditingkatkan ke penyidikan. Sampai saat ini sudah lima orang kita minta keterangan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar, menilai PN Medan sebagai pemberi jaminan pengalihan tahanan, Dirut PLN Nur Pamudji dan GM PT PLN Sumut, Bernadus sebagai pemohon pengalihan penahanan, harus bertanggung jawab atas kaburnya Ermawan.