Terungkap Jumlah Guru Honorer di Jatim yang Menangis, Terparah Lumajang

Terungkap Jumlah Guru Honorer di Jatim yang Menangis, Terparah Lumajang
Forum Honorer PGRI Kresidenan Besuki, Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS), Ketua Kelompok Kerja Guru (Bahasa Inggris Sekolah Dasar) Provinsi DKI Jakarta saat RDPU dengan Komisi X DPR, Jakarta, Rabu (9/11), membahas masalah seleksi PPPK Guru 2022. Foto: Ricardo/JPNN.com

Di Jember 39, Pasuruan 44, di Lamongan 71 guru lulus PG belum dapat penempatan.

“Masih banyak di kabupaten lain," ujar Ilham.

Menurutnya, seleksi PPPK 2022 memang aneh, terkesan tidak dipersiapkan secara matang.

Termasuk mekanisme seleksi model prioritas, yang ternyata juga kacau.

“Ibarat orang sekolah sudah lulus ujian harus naik kelas, tetapi kelasnya ndak ada. Kelas ndak ada tapi harus turun ke SD lagi. Lucu kan Pak? Ibaratnya ini yang terjadi pada seluruh honorer yang lulus PG," kata Ilham.

Seleksi PPPK 2022 Memang Kacau

Anggota Komisi X DPR Djohar Arifin Husin menilai proses seleksi PPPK 2022 makin kacau, makin ribet, dan masalah yang muncul berbelit-belit.

Hal itu terjadi karena pemerintah dinilai tidak konsisten dengan kesepakatan awal, yakni mengangkat 1 juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Makin kacau, makin ribet, karena masalah berbelit-belit. Kasihan, yang jadi korban anak-anak kita, anak didik, juga guru-guru honorer,” ujar Prof Djohar Arifin saat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dengan sejumlah forum guru honorer di Senayan, Jakarta, Rabu (9/11).

Guru honorer di Jatim yang masuk P1 atau guru lulus PG PPPK 2021 tetapi tidak mendapatkan formasi, jumlahnya cukup banyak. Seleksi PPPK 2022 memang kacau.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News