‘The Aceh Way’, Pilihan Soft Power Dalam Mengelola Konflik Aceh

Pilihan soft power dengan memilih proses perundingan yang dinamis, dan akhirnya, ditemui asymmetric autonomy (kasus Aceh: UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh), adalah pilihan jalan tengah dalam mewujudkan transformasi Aceh dewasa ini dan di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan apa yang diteliti oleh Duta Besar Dr. Darmansjah Djumala, dalam disertasinya, perihal soft power untuk Aceh, resolusi konflik dan politik desentralisasi (2013).

Soft power harus menghadirkan rasa trust antara para pihak yang berbeda dan bertikai. Trust untuk menyelesaikan konflik dan trust mencari jalan tengah, win-win mindset, sehingga dicapai kesepakatan damai.

Terakhir, kunci penting dari semua pilihan soft power ini adalah kebijakan pemimpin nasional, yakni Presiden dan Wakil Presiden. Konflik vertikal Jakarta - Daerah bisa diselesaikan dengan tepat sangat tergantung komitmen dan pilihan aksi kebijakan dari pemimpin, Presiden - Wakil Presiden.(***)