Tidak Semua Kunker Luar Negeri Disetujui

Lebih lanjut dia menyontohkan Kunker yang kurang penting misalnya dalam konteks fungsi pengawasan DPR. "Kunjungan kerja untuk fungsi pengawasan kita tidak setujui sejak awal. Sebab, kalau disetujui bisa-bisa anggota DPR kerjanya ke luar negeri terus-menerus. Nah, untuk fungsi pengawasan ini pimpinan DPR memberikan batasan dan izin, ke negara mana yang layak dan tidak layak, untuk diambil oleh Komisi,” tegasnya. (fas/jpnn)

Baca Juga:

• KPU Izinkan Calon Kada Bisa jadi Caleg