Tifatul Bantah Berkampanye
Rabu, 07 Januari 2009 – 20:32 WIB

Tifatul Bantah Berkampanye
JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring dengan tegas membantah kalau aksi solidaritas Palestina yang digelar 2 Januari lalu adalah sebagai bentuk kampanye terselubung. Aksi yang digelar itu semata-mata sebagai bentuk keterpanggilan PKS selaku partai Islam di negeri ini atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Palestina.
"Kalau memang kampanye, kenapa massa PKS harus berjalan kaki dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS). Yang jelas ini hanyalah atas dasar kemanusiaan saja,'' kata Tifatul Sembiring pada JPNN di Jakarta, Rabu (7/1) sembari mengungkapkan aksinya itu murni berisi solidaritas untuk rakyat Palestina yang kini dibombardir Israel, dan tema besar orasi-orasi juga mengenai stop pembantaian.
Tifatul menjelaskan, bendera dan logo yang dibawa massa PKS saat aksi itu adalah tidak lebih hanya untuk memperlihatkan identitas. Karena, PKS juga telah mengajukan izin ke polisi, dan pihak kepolisian pun telah mengizinkannya.
Salah seorang anggota Badan Pengawas, Wahidah Suaib saat dikonfirmasi tetap berkesimpulan kalau aksi yang melibatkan ratusan ribu orang itu adalah sebagai bentuk kampanye terselubung. Jika memang murni demonstrasi, kenapa mesti benderanya harus pakai nomor urut. ''Itu kan sudah jelas-jelas kampanye terselubung, apalagi kan sekarang sudah masuk musim Pemilu,'' katanya.
Baca Juga:
Untuk itu, Badan Pengawas akan mengambil sikap tegas untuk melakukan pengkajian lebih intensif bersama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta. Dan hasil kajian itu nantinya akan diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu).(sid/JPNN)
JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring dengan tegas membantah kalau aksi solidaritas Palestina yang digelar 2 Januari
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026