JPNN.com 
Tiga Alasan Menolak PPN Sembako Versi Fadli Zon, Ada Kata Amoral
Fadli menjelaskan, relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) bagi kendaraan roda empat kini malah diperpanjang.
Kini ketentuan itu bukan hanya berlaku bagi kendaraan 1.500 cc, melainkan juga tipe mobil atau motor dengan mesin 2.500 cc.
"Menurut saya, pemerintah tak paham skala prioritas, sehingga logika kebijakannya kacau," beber dia.
Alasan terakhir, kata Fadli, berkaitan dengan legalitas. Sejak UU Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, hingga diubah tiga kali menjadi UU Nomo 11 Tahun 1994, UU Nomor 18 Tahun 2000, dan UU Nomor 42 Tahun 2009, bahan kebutuhan pokok selalu dikecualikan dari PPN.
"Bahkan, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga mempertahankan pengecualian tersebut (kebutuhan pokok menjadi objek PPN, red). Bagaimana ceritanya ketentuan Omnibus Law yang baru saja disahkan hendak diutak-atik lagi dalam pembahasan RUU KUP?" ungkap Fadli keheranan. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Politikus Gerindra Fadli Zon membeberkan tiga alasan menolak rencana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako dan pendidikan seperti tertuang di dalam Pasal 4A draf Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Edy Rahmayadi Ambil Formulir Pendaftaran Bacagub Sumut dari PDIP
- Menjelang Putusan MK, Pembicaraan Kursi Kabinet Prabowo-Gibran Kian Intensif
- Sowan ke Elite Politik, Prabowo Dinilai Menunjukkan Sikap Kenegarawanan
- Bicara Posisi Maruarar Sirait di Gerindra, Habiburokhman Sebut Kata Terhormat
- Airlangga Sebut Ridwan Kamil Sudah Dapat Tiket Golkar dan Gerindra di Jabar
- Datangi Open House Lebaran di Rumah Prabowo, Ketua DPD LaNyalla Sembari Bernostalgia
