Tiket PPP Tak Laku di Pilkada

jpnn.com - JAKARTA- Dukungan politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kurang diminati di Pilkada serentak gelombang kedua ini. Pasalnya, internal partai dengan semboyan "Rumah besar umat Islam" ini masih belum stabil. Alih-alih bertarung, bisa-bisa kandidat sebelum pencalonan sudah terganjal masalah legalitas dukungan.

Hal itu diungkapkan politikus PPP, Usni Hasanuddin melalui sambungan teleponnya, Kamis (18/8). Menurut Usni, konflik yang berkepanjangan bukan hanya mengorbankan para elite partai berlambang Kabah di Jakarta, tetapi para kader yang potensial pun menjadi korban dari konflik yang terus memanas ini.

Ujung-ujungnya, terang Usni, PPP sebagai partai politik kurang dilirik bahkan kurang laku di mata para kandidat internal maupun eksternal karena jika menggunakan bendera PPP potensi digugat cukup besar.

Pasalnya, sambung Usni, kedua kubu di PPP mempunyai legal hukum yang kuat sebagai partai politik. Kubu Romahurmuziy mempunyai SK dari Menkumham meskipun SK tersebut sedang digugat kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Artinya, status kepengurusan Romy masih status quo.

Sedangkan kubu Djan Faridz juga cukup kuat karena sudah memegang putusan dari Mahkamah Agung Nomor 106 yang memenangkan muktamar Jakarta. ”Jadi, kedua kubu punya bukti yang kuat, makanya potensi digugat juga cukup besar,” ujar Usni.

Diapun mengimbau, bagi calon kepala daerah yang ingin menggunakan bendera PPP lebih baik berpikir ulang karena dukungannya bisa saja dibatalkan oleh pengadilan atau KPU dan tidak bisa mencalonkan diri di pilkada serentak. ”Sayang kan sudah mengeluarkan tenaga, pikiran dan dana tetapi dukungannya dibatalkan,” imbuhnya.

Berikutnya, diapun menghimbau kepada elite PPP untuk mengedepankan umat daripada egonya masing-masing. Jika terus berkonflik PPP sulit berkembang dan tidak akan lolos di verifikasi partai politik. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Arsul Sani membantah hal tersebut. Dia mengatakan, hampir diseluruh daerah yang menghelat pilkada di 2017, partai Kabah siapmengusung kandidat baik dari internal maupun eksternal. ”Semua ungkapan bila PPP tak laku dijual, itu jelas salah,” singkatnya. (aen/dil/jpnn)