Timses Agus-Sylvi Peringatkan KPU DKI
"Program-program itu kan memerlukan uang, yang pasti tentu bisa dinilai dengan uang. Jadi apa bedanya degan program uang Rp 1 miliar, Rp 50 juta dan lain sebagainya. Padahal rakyat butuh program yang jela, nyata dan konkret. Bukan sekadar normatif dan di awang-awang," kata Didi.
Didi mengutarakan pandangannya, karena ketika calon pemimpin menjanjikan kenaikan gaji buruh atau PNS, namun tak menyebut angka secara pasti, maka hanya akan menjadi program yang sifatnya abstrak.
"Kalau menyebut angka, maka pihak yang dijanjikan akan langsung bisa menilai, apakah kenaikan gaji tersebut sudah sesuai dengan inflasi yag ada, atau ternyata kerendahan. sehingga janji itu bisa dinilai jadi solusi atau tidak, kelak jika si calon terpilih," pungkas Didi.(gir/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI diharapkan bertindak bijaksana menyikapi rekomendasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi pasangan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sudaryono Kandidat Terkuat Pilgub Jateng, Pakar: Dia Paling Siap
- Terima Putusan MK, Partai Buruh Dukung Program Prabowo-Gibran
- Dambakan Keselarasan dengan Pusat, Petani Jateng Dukung Sudaryono Jadi Gubernur
- Bey Machmudin tidak Akan Maju jadi Cagub Jabar 2024
- Tokoh Sumbar & Bundo Kanduang Minta MK Putuskan Pemilu Ulang DPD RI
- Permohonan Tim Hukum PDIP ke PTUN: Apa Betul Ada Pelanggaran Hukum oleh KPU?