Timses Yakin Kasus e-KTP Tak Hambat Pemenangan Ahok
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah kader partai pendukung calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat diduga terlibat perkara dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.
Namun, Wibi Andrino selaku wakil ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot mengatakan, perkara dugaan korupsi proyek e-KTP tidak akan mengganggu Ahok dalam menjalani Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 putaran kedua.
"Saya rasa tidak, saya yakin Pak Ahok enggak ada masalah di situ (proyek e-KTP). Mungkin ada kader yang kena, itu urusan lain," kata Wibi saat dihubungi, Jumat (10/3).
Sekretaris DPW Nasdem DKI Jakarta itu mengatakan, Ahok sudah menolak proyek e-KTP ketika masih menjadi anggota Komisi II DPR. Karena itu, dia yakin, Ahok tidak terlibat proyek itu.
"Pak Ahok kami yakin bersih. Dari zaman dulu aja Pak Basuki Tjahaja Purnama udah menolak yang seperti itu," ucap Wibi.
Pasangan Ahok-Djarot didukung oleh PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, dan Nasdem pada penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebanyak empat kader PDIP disebut menerima uang dugaan korupsi proyek e-KTP, yakni Olly Dondokambey, Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly, dan Arief Wibowo.
Kader Golkar juga disebut menerima uang dugaan korupsi proyek e-KTP, yakni, Setya Novanto, Chairuman Harahap, Agun Gunanjar, dan Markus Nari. Sementara, kader Hanura yang diduga menerima uang proyek e-KTP adalah Miryam S. Haryani. (gil/jpnn)
Sejumlah kader partai pendukung calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat diduga terlibat
Redaktur & Reporter : Gilang Sonar
- Kata Anies soal Duetnya dengan Ahok di Pilgub Jakarta
- Kunto Mengomentari Video Ahok Menjelang Pilkada DKI Jakarta 2024, Begini
- Pilkada 2024: Anies - Ahok Masuk Bursa Cagub-Cawagub di PDIP
- Respons Hasto PDIP soal Duet Anies - Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024, Tidak Disangka
- Datangi KPU DKI Jakarta, TBF Optimistis Noer Fajrieansyah Bakal Jadi Cagub
- KPU DKI Buka Pendaftaran PPS untuk Pilgub, Butuh 801 Orang