Timwas PPMI DPR Ungkap Kendala Jatim Belum Siap Terima Kepulangan Pekerja Migran

Menurutnya, jika dibandingkan dengan provinsi lain, Jatim seharusnya lebih siap, tetapi memiliki kendala yang sama dengan daerah lain.
"Apalagi kemarin Jawa Timur masih memiliki tanggungan pada saat Covid-19 tinggi pada BNPB dan ini perlu disikapi bersama. Jika Jawa Timur saja tidak sanggup, bagaimana dengan provinsi lainya,” ungkapnya lagi.
Karena itu, menurut Ninik, perlu diperjelas pembagian tugas dan pembiayaan antara pemerintah pusat dan Pemda, terutama terkait kepulangan pekerja migran ke Indonesia.
"Karena kan memang kalau di Jakarta dibiayai oleh pemerintah pusat dan ini yang diminta dari Pemprov Jawa Timur. Mereka akan siap jika ada pembagian tugas yang jelas dari pemerintah pusat,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Berdasar data BP2MI 2020, jumlah PMI informal mencapai 28.885, sedangkan PMI formal 8.446 orang.
Hongkong, Taiwan dan Malaysia menjadi 3 negara tujuan penempatan yang utama.
Menurut Kementerian Luar Negeri, sampai akhir tahun ini akan datang 70.000 PMI dari Malaysia yang akan pulang melalui jalur mandiri dan dekalibrasi. Belum lagi yang melalui proses deportasi sebanyak 5.172 (September 2021). (mrk/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Timwas PPMI DPR melakukan kunjungan kerja ke Surabaya menemukan fakta yang cukup mengejutkan
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
- Permintaan Kerja dari Luar Negeri Capai 1,7 Juta, RI Baru Bisa Serap Sebegini
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Menteri Karding Berangkatkan 55 Perawat dari Universitas Binawan ke Austria
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024