Jumat, 14 Desember 2018 – 21:27 WIB

TKN Jokowi - Ma’ruf Minta Isu BBM Premium Tidak Dipolitisir

Sabtu, 13 Oktober 2018 – 16:33 WIB
TKN Jokowi - Ma’ruf Minta Isu BBM Premium Tidak Dipolitisir - JPNN.COM

BERKAH RAMADAN: Petugas SPBU tengah membagikan takjil gratis kepada konsumen Pertamina. Pertamina MOR V menghadirkan program takjil grati selama bnulan Ramadan di seluruh wilayah kerja MOR V. Foto Abdullah Munir/Radar Surabaya/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Razman Arif Nasution mengatakan, persoalan polemik rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium rentan dipolitisasi.

Oleh karena itu, pria berlatar belakang advokat itu berharap persoalan ini tidak dipolitisir sehingga membuat suasana menjadi gaduh. “Sekarang selalu dipolitisir. Urusan BBM jangan dipolitisasi,” kata Razman saat diskusi “BBM dan Suasana Kita” di Cikini, Jakarta, Sabtu (13/10).

Dia mengatakan, persoalan BBM tidak bisa dipandang case by case. Namun, harus dilihat secara universal. Menurut Razman, terkait kenaikan harga BBM itu memang harus dihitung item per item akibatnya.

Dia memastikan Presiden Jokowi mendengar berbagai aspirasi masyarakat sehingga memutuskan menunda kenaikan BBM premium. “Presiden Jokowi berupaya agar premium tidak dinaikkan tapi dicarikan solusi konkret agar inflasinya bisa ditahan,” ujarnya.

Dia mengatakan, pemerintah berpikir dan bekerja agar BBM itu peruntukannya bisa dimanfaatkan rakyat. Karena itu, kata dia, Presiden Jokowi menyatakan jangan dinaikkan terlebih dahulu karena masih ada hitung-hitungan yang bisa membuat BBM itu tidak naik.

Hanya saja, kata Razman, langkah tersebut justru dipolitisir menjadi isu politik. Bahkan, banyak yang menuduh pemerintah tidak melakukan pembahasan matang terkait rencana kenaikan BBM premium tersebut.

Padahal, kata dia, Jokowi sudah mendengar aspirasi masyarakat dan mengomunikasikan dengan para menterinya terkait persoalan BBM sehingga mengambil langkah yang tepat.

“Sekarang Pak Jokowi melihat, setelah mempertimbangkan dan ada masukan apa salahnya lalu kemudian dibatalan. Pemerintah mengatakan melalui Pak Jokowi sudah jangan dulu (dinaikkan), tunda,” ungkap Razman. (boy/jpnn)

SHARES
Sponsored Content
loading...
loading...
Komentar