Tokoh Buruh Heran Nurdin Halid Jadi Tokoh Penting Golkar

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Muchtar Pakpahan, mengaku heran dengan Nurdin Halid yang bisa menjadi ketua panitia pengarah (steering committee) dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar di Bali. Pasalnya, mantan Ketua Umum PSSI dinilai pernah mencoreng nama Indonesia di mata internasional.
“Saya mau tanya, Nurdin Halid kenapa bisa jadi tokoh, karena beliau pernah mencoreng negara ini. Indonesia sampai dilarang mengisi formulir untuk menjadi tuan rumah (piala dunia, red),” katanya Muchtar pada diskusi mencari solusi permasalahan Golkar yang digagas SBSI di kawasan Matraman, Rabu (10/12).
Muchtar bahkan khawatir langkah Golkar menempatkan Nurdin menjadi petinggi partai akhirnya akan membawa mantan terpidana korupsi dana pendistribusian minyak goreng Bulog itu kembali menjadi petinggi di negeri ini. “Kalau ini yang terjadi maka langkah KPK (mencabut hak politik terdakwa korupsi berkecimpung dalam politik praktis), terabaikan,” katanya.
Karena itu Muchtar meminta politikus muda di Golkar versi musyawarah nasional (Munas) di Bali agar menyampaikan ke Aburizal Bakrie tentang kekecewaan kelompok buruh dan mahasiswa dengan naiknya posisi posisi politik Nurdin. Selain itu, Muchtar juga berharap para petinggi partai berlambang beringin itu dapat segera merumuskan langkah yang tepat guna mencapai win win solution terhadap permasalahan yang melanda Golkar saat ini.
“Kata Golongan Karya, salah satunya merupakan golongan buruh. Makanya kami berkepentingan agar permasalahan Golkar tidak berlarut. Kami sedih apabila perpecahan berlanjut. Apalagi kalau sampai ke pengadilan, bisa sampai 1,5 tahun terkatung-katung. Akibatnya pemerintahan tak diawasi, DPR tak dapat bekerja. Akhirnya rakyat yang rugi,” katanya.(gir/jpnn)
JAKARTA – Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Muchtar Pakpahan, mengaku heran dengan Nurdin Halid yang bisa menjadi ketua
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026