Tokoh Pemuda Adat Paser Menolak Keras IKN, Konflik Lahan dan SDM menjadi Sorotan

Tokoh Pemuda Adat Paser Menolak Keras IKN, Konflik Lahan dan SDM menjadi Sorotan
Presiden Jokowi dan Gubernur Kaltim Isran Noor melihat lokasi pembangunan Ibu Kota Negara, beberapa waktu lalu. Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN

“Saat ini kondisi masyarakat di IKN yang berkonflik dengan pengusaha sangat banyak. Tak ada satu pun perusahaan di PPU yang tak berkonflik dengan masyarakat, terutama pemilik HGU dan HGB. Masyarakat melawan perusahaan saja tak mampu. Apalagi dengan kedatangan IKN yang disponsori oleh yang mengatasnamakan NKRI,” ujarnya.

Dia yakin kedaulatan masyarakat PPU tentang SDA dan SDM, dan politik akan terancam imbas IKN.

Pada kesempatan berbeda, pegiat IKN yang juga Rektor Uniba Isradi Zainal, menanggapi bahwa masyarakat adat PPU harus mendapatkan porsi saat IKN pindah ke Kalimantan Timur.

Tidak itu saja, mereka (masyarakat adat, red) juga harus dibekali ilmu agar jadi bagian yang ikut membangun IKN dan tak jadi penonton saja.

“Bahkan menurut saya masyarakat Kaltim harus disiapkan SDM-nya agar bisa jadi bagian dari kemajuan IKN. Di sejumlah tulisan saya selalu sampaikan bahwa SDM dan keadilan adalah kunci sukses dalam membangun IKN,” pungkas Isradi Zainal. (ari/rdh/k8/samarinda pos)


Tokoh pemuda adat Paser, Eko Supriyadi, menolak keras rencana ibu kota negara (IKN) baru Indonesia di Sepaku, Penajam paser Utara (PPU), dan Kutai Kartanegara. Dia menyoroti soal konflik lahan yang tak kunjung selesai


Redaktur & Reporter : Rasyid Ridha

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News