Tokoh Pemuda Adat Paser Menolak Keras IKN, Konflik Lahan dan SDM menjadi Sorotan

Dia mengatakan secara implisit penolakannya sudah disampaikan lewat focus group discussion (FGD) yang diikutinya secara nasional.

Dalam dua tahun terakhir ini, dia mencatat banyak masalah terkait persiapan IKN, terutama konflik lahan sesama masyarakat maupun dengan pengusaha.

Selain itu, tambah dia, terancamnya mata pencarian masyarakat PPU dampak dari pembangunan IKN yang akan datang.

“Pemerintah pusat hanya mewacanakan pembangunan fisik IKN saja tanpa ada perencanaan membangun SDM masyarakat PPU,” tegas Eko.

Yang ini, kata Eko, ke depannya mematikan SDM lokal dengan kedatangan warga baru yang diperkirakan 1,5 juta jiwa ke PPU.

Mereka itu, kata dia, sudah memiliki kompetensi di bidang pendidikan maupun ekonomi yang baik bahkan perencanaan fasilitas rumah dan yang lainnya jadi jaminan perpindahan tersebut.

“Persaingan di IKN antara SDM lokal dan SDM yang dipindahkan dari Jakarta tak seimbang dan akan jadi kesenjangan yang sangat jauh baik ekonomi, pendidikan, maupun politik,” jelas dia.

Soal konflik lahan, dia menunjuk contoh masyarakat Telemow dan Maridan, Kecamatan Sepaku, PPU, dengan PT ITCI Kartika Utama yang selama puluhan tahun tak ada penyelesaian.
Belum lagi sengketa lahan sesama masyarakat ikut mewarnai konflik agraria di PPU.