Transportasi di Danau Toba Kurang Pengawasan

Transportasi di Danau Toba Kurang Pengawasan
Danau Toba. Foto: Metro Siantar/dok.JPNN.com

Tapi, aturan yang sudah jelas itu memang terkadang tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Dari pengalaman Djoko, dia pernah menggunakan kapal menuju ke Kepulauan Seribu sekitar tiga bulan lalu menuju ke Pulau Tidung.

Menurut penilaianya belum banyak pembenahan yang berarti pelayaran menuju pulau tersebut. ”Tiga bulan lalu saya ke Pulau Tidung. Ngeri-ngeri sedap. Memprihatinkan,” katanya.

Pembenahan itu bisa dimulai dari pembenahan tarif. Operator berlomba menawarkan tarif murah dengan mengorbankan standar dan kualitas operasi terutama kaidah kaidah keselamatan pelayaran.

”Untuk itu Pemprov DKI Jakarta harus mulai mengatur tarif yang wajar agar ada cukup pendapatan bagi operator untuk mengoperasikan layanan pelayaran dengan kualitas dan keselamatan yang lebih baik,” ujar dia.

Djoko mengungkapkan persoalan hampir serupa juga terjadi di Danau Toba. Dia menyebutkan setidaknya sudah tiga kali menyeberang melewati danau tersebtu. Terakhir kali pada Desember 2017 lalu. Sejauh pengamatan yang dia temukan ternyata memang pengawasan longgar.

”Inilah peluang bagi pemerintah membenahinya. Tidak hanya di Toba tapi seluruh Indonesia untuk ASDP,” tegas dia.

Kementerian Perhubungan pun akan merevitalisasi lima dermaga di sekitar Danau Toba. ”Progresnya saat ini sudah sampai pada pengiriman material,” ujar Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi.

Adapun lima pelabuhan yang akan dibangun dermaga adalah Pelabuhan Tigaras, Muara, Ambarita, Simanindo dan Ajibata. Dia juga menjelaskan rencana revitalisasi dermaga ini sebenarnya sudah sejak tahun 2017.

Selama ini transportasi penyeberangan di Danau Toba kurang pengawasan, pascatragedi tenggelamnya Danau Toba akan dilakukan penertiban.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News