Tunda Penghapusan Honorer, Jangan Alihkan Tenaga Non-ASN ke Outsourcing

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Khusus Honorer (BKH) PGRI Riau Eko Wibowo mendesak pemerintah segera menyelamatkan tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN).
Dia menyatakan persoalan guru honorer tidak akan selesai pada 2023. Sebab, tenaga non-ASN di instansi pemerintah jumlahnya jutaan, apalagi formasi PPPK 2022 yang diusulkan pemda sangat minim.
Oleh karena itu, BKH PGRI Riau meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menerbitkan kebijakan pro honorer.
"Kami menyarankan MenPAN-RB Azwar Anas mengangkat semua honorer menjadi PNS dan PPPK tahun ini, sehingga persoalan honorer diselesaikan sebelum tahun 2024," Eko kepada JPNN.com, Sabtu (28/1).
Menurut pria yang juga wakil ketua PGRI Riau itu mendorong menPAN-RB membuat kebijakan arif dan bijaksana untuk pengangkatan ASN PPPK. Tidak mempersulit honorer.
Prinsipnya, BKH PGRI ingin pemerintah menyelesaikan pengangkatan honorer dengan pendataan administrasi. Tidak perlu lagi menggunakan tes yang menghabiskan anggaran.
"Lebih baik uangnya digunakan untuk menyelesaikan honorer jalur pendataan administrasi," ucap tokoh muda pendidikan Riau itu.
Terkait penghapusan honorer 2023 pada 28 November mendatang, Eko mendesak pemerintah mengkaji ulang.
Ketua BKH PGRI Eko Wibowo meminta pemerintah menunda penghapusan honorer 2023. Jangan alihkan non-ASN ke outsourcing
- Honorer K2 Minta Formasi Tenaga Teknis PPPK 2023 Setara Guru, Ijazah SMA Diakomodasi
- Alasan Pembatalan Penempatan 3.043 P1 PPPK Guru 2022 Belum Klir, Ada Kabar Baru Lagi
- 3 Nakes Pembuat Konten Membedakan Pasien BPJS Kesehatan dan Umum Disanksi Tegas
- Ridwan Kamil Dituding Melanggar dan Curi Start Kampanye, Pakar Unhas Komentar Begini
- 5 Berita Terpopuler: Massa P1 PPPK Guru 2022 Masih Bergolak, MenPAN-RB Beri Warning, Akhirnya Dipecat
- Jangan Coba-Coba Usul Formasi CPNS & PPPK 2023 Jika Dana Terbatas, MenPAN-RB Beri Warning