Upah Pungut Dihentikan, APBD jadi Sasaran
Cegah Kepala Daerah Korupsi, Mendagri Matangkang Orientasi
Jumat, 30 April 2010 – 21:09 WIB

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Foto : Dokumen JPNN
Namun Gamawan juga mengakui, orientasi itu bukan satu-satunya cara jitu agar kepala daerah tidak tersandung korupsi. Menurutnya, masyarakat juga sudah seharusnya tidak membudayakan kebiasaan sosial yang mendorong kepala daerah untuk korupsi.
Baca Juga:
Gamawan mencontohkan, gaji seorang bupati hanya Rp 6 juta, sementara gubernur sekitar Rp 8,7 juta. "Tetapi namanya proposal sumbangan, permintaan bantuan macam-macam selalu ada. Tentu ada batas kemampuan orang untuk membantu secara pribadi. Kalau secara pribadi sudah tak sanggup, pragmatis saja sehingga bisa-bisa APBD digunakan," lanjut Gamawan.(ara/jpnn)
JAKARTA - Maraknnya kritik dan suara miring atas rencana pemberian orientasi terhadap kepala daerah baru, tak menyurutkan langkah Menteri Dalam Negeri
Redaktur & Reporter : Antoni
BERITA TERKAIT
- Kasus Pelecehan Seksual oleh Dokter AY Naik Penyidikan
- Prabowo kepada Wartawan: Bagian Saya Marah-marahi Menteri, Nah Kalian Keluar
- Hakim Menolak Permohonan Praperadilan Tersangka Korupsi PMI Palembang
- Gubernur Rudy Mas’ud Mengunjungi Kediaman Dedi Mulyadi, Ini yang Bahas
- Kepala BNN: 10 Wilayah Ini Rawan Terjadi Penyelundupan Narkoba
- Malik Nuh Jaidi: Harmoni Keluarga yang Menguatkan Langkah Bisnis