Upah Pungut Dihentikan, APBD jadi Sasaran
Cegah Kepala Daerah Korupsi, Mendagri Matangkang Orientasi
Jumat, 30 April 2010 – 21:09 WIB
Namun Gamawan juga mengakui, orientasi itu bukan satu-satunya cara jitu agar kepala daerah tidak tersandung korupsi. Menurutnya, masyarakat juga sudah seharusnya tidak membudayakan kebiasaan sosial yang mendorong kepala daerah untuk korupsi.
Baca Juga:
Gamawan mencontohkan, gaji seorang bupati hanya Rp 6 juta, sementara gubernur sekitar Rp 8,7 juta. "Tetapi namanya proposal sumbangan, permintaan bantuan macam-macam selalu ada. Tentu ada batas kemampuan orang untuk membantu secara pribadi. Kalau secara pribadi sudah tak sanggup, pragmatis saja sehingga bisa-bisa APBD digunakan," lanjut Gamawan.(ara/jpnn)
JAKARTA - Maraknnya kritik dan suara miring atas rencana pemberian orientasi terhadap kepala daerah baru, tak menyurutkan langkah Menteri Dalam Negeri
Redaktur & Reporter : Antoni
BERITA TERKAIT
- ICTR: Perdagangan Karbon Harus Sesuai Hukum dan Menjaga Kedaulatan Negara
- Bambang Soesatyo Kukuhkan Pengurus Besar PRSI
- Aparat Gabungan Amankan Homeyo, Pesawat Sipil Kembali Beroperasi di Bandara Pogapa
- Manfaatkan Dunia Digital untuk Berdagang, Belajar, dan Share Informasi
- 5 Berita Terpopuler: Daftar Verval Honorer BKN Keluar, yang Non-Database Jangan Berharap, soal PPPK Part Time Bagaimana?
- Eks Tim Mawar Buka Suara soal Rumor Sjafrie Sjamsoeddin Masuk Kabinet Prabowo-Gibran