Upaya Ambil Alih Partai Demokrat Demi Memuluskan Jalan Jokowi 3 Periode?
Pangi menyebut, pemerintah cukup menolak memberikan legitimasi, menolak mengesahkan hasil KLB PD Sibolangit.
"Dari rangkaian bentangan emperis indikasi tersebut, jika presiden tidak melakukan langkah apa pun, tidak bunyi, maka dugaan keterlibatan Istana adalah sebuah keniscayaan," katanya.
Pangi lebih lanjut mengatakan, campur tangan pemerintah dalam internal partai politik merupakan ancaman serius.
Ia bahkan menggambarkannya sebagai lonceng kematian bagi demokrasi.
"Saya kira politik belah bambu yang menyasar partai oposisi adalah cara berpolitik yang tidak etis," katanya.
Apalagi, komposisi koalisi pemerintahan sudah terlalu gemuk, 6 dari 9 partai di parlemen dengan total 75 persen kursi, sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan.
"Dengan memecah belah partai oposisi lalu menenteng menjadi bagian dari partai koalisi pemerintah, maka DPR akan kembali ke masa suram, menjadi 'stempel' bagi kekuasaan, menjadi lembaga yes man (eksekutif heavy)," tuturnya.
Terhadap indikasi-indikasi yang mengemuka, Pangi menyebut patut dicurigai ada agenda terselubung yang sedang didisain.
Wajar muncul kecurigaan ambil alih Partai Demokrat demi memuluskan amandemen UUD1945, sebagai jalan agar Presiden Jokowi bisa menjabat sampai tiga periode.
- Dahulu Dipanggil Pak Menhan, Sekarang Mas Bowo, Qodari: Jokowi - Prabowo Dwitunggal
- Dokter Spesialis
- Prabowo Rajin Dampingi Presiden Jokowi, Begini Kata Pengamat
- Analis Puji Langkah Jokowi Mengajak Prabowo saat Bertemu PM Singapura
- PM Singapura Akui Jasa Besar Presiden Jokowi Bagi Kawasan
- Tindaklanjuti Arahan Jokowi, Kepala BP2MI Cari Solusi Masalah Penempatan Calon PMI