Utang Luar Negeri Indonesia Membengkak, Anis: Pengendalian Akan Makin Sulit

Utang Luar Negeri Indonesia Membengkak, Anis: Pengendalian Akan Makin Sulit
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati menilai pemerintah akan semakin kesulitan menangani defisit fiskal karena membengkaknya Utang Luar Negeri Indonesia (ULN). Foto: Ricardo/JPNN.com

Terlebih, lanjut dia, sebagian besar defisit APBN dibiayai oleh utang. “Artinya semakin lebar defisit, maka utang juga semakin besar,” katanya.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan itu mengakui untuk memaksimalkan pertumbuhan, tentu harus menggunakan utang. Tetapi yang seringkali terjadi, pemerintah justru gagal membelanjakan utang tersebut.

"Hal ini tercermin dari besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) selama 5 tahun terakhir yang mencapai Rp10-30 Triliun setiap tahunnya," ujar Anis.

Lebih lanjut Anis menegaskan, pelebaran defisit ini disebabkan oleh tingginya anggaran Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN).

Dia membeberkan data terakhir menunjukkan bahwa realisasi anggaran PEN sempat tersendat diawal-awal, lalu digesa di akhir tahun. Realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sampai dengan akhir 2020 tercatat Rp 579,78 triliun atau 83,4 persen dari pagu sejumlah Rp 695,2 triliun.

“Hal ini tentu akan merugikan, karena utang yang sudah ditarik tetapi tidak maksimal dimanfaatkan untuk penyelamatan ekonomi nasional,” tutur Anis.

Anis menyebut selama beberapa tahun terakhir primary balance Indonesia juga selalu tercatat negatif.

Artinya, sambung dia, pemerintah sedang menjalankan kebijakan gali lubang tutup lubang. Pemerintah menerbitkan utang baru untuk membayar utang yang lama.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati menilai pemerintah akan semakin kesulitan menangani defisit fiskal karena membengkaknya Utang Luar Negeri Indonesia (ULN).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News