UU Pemda Dinilai Merampas Otonomi Kabupaten dan Kota, Ini yang Mesti Dilakukan Jokowi
jpnn.com - JAKARTA - Dewan Pakar Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Rifqinizamy Karsayuda menilai UU Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang mengatur beberapa kewenangan pemerintah kabupaten dan kota dialihkan pada tingkat provinsi. Hal ini, menurut Rifqi, panggilan untuk Rifqinizamy Karsayuda adalah upaya merampas otonomi di tingkat kabupaten dan kota.
“Pemerintahan Jokowi-JK semestinya mampu mengembalikan otonomi yang telah dirampas oleh UU Nomor 23 Tahun 2014,” kata Rifqi di Jakarta, Jumat (25/9).
Menurut Rifqi, Jokowi yang pernah menjadi Wali Kota Surakarta sesungguhnya merupakan representasi dari politikus lokal yang berhasil menjadi presiden.
Lebih lanjut, peraih gelar Doktor Hukum Tata Negara dari Universitas Brawijaya, Malang, ini berharap Jokowi sebagai mantan kepala daerah mestinya memahami keuntungan otonomi di tingkat kabupaten/kota karena akan memperpendek birokrasi dan mempermudah pelayanan publik dalam banyak hal.
“Inilah momen bagi Presiden Jokowi untuk mengembalikan otonomi yang telah terampas oleh UU Pemda, sehingga proses birokrasi dan pelayanan publik menjadi lebih mudah dan cepat sebagaimana visi Nawacita Jokowi,” katanya.(dil/jpnn)
JAKARTA - Dewan Pakar Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Rifqinizamy Karsayuda menilai UU Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Honorer Tendik Tercecer Minta Ikut Seleksi PPPK 2024, Pakai Data Dapodik
- Sengketa Kepemilikan Akun Lambe Turah Usai, Majelis Hakim Putuskan Pemilik Asli
- Pemeriksa Pajak Diduga Melanggar Dasar Hukum Tata Cara Pemeriksaan
- Selamat, 12 Alumnus Akpol Bhara Daksa Masuki Purnabakti Tanpa Cacat
- Seluruh Honorer di Database BKN Diusulkan jadi PPPK 2024, Semoga Mulus
- Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK Belum Tentu Juni, Piye to?