Vaksin Tidak Halal Digunakan untuk Booster, Pemuda Muhammadiyah Ingatkan Pemerintah
Alasannya sederhana, mereka ragu dengan kehalalan vaksin yang akan disuntikkan ke tubuhnya.
Kondisi ini tentu berdampak langsung ditengah gencarnya pemerintah melaksanakan program vaksin.
"Memang masyarakat memerlukan garansi, garansi ini kan sudah ada seperti disampaikan MUI. pemerintah sepatutnya mengakomodir vaksin halal, karena memang dibutuhkan masyarakat khususnya umat Islam," jelas ketua Ikatan Alumni Psikologi S-2 Universitas Padjajaran itu.
Zaedi lantas mengungkapkan bahwa penduduk Indonesia, 85 persennya merupakan pemeluk agama Islam.
Ia menekankan demikian bukan bermaksud mendikotomi soal agama, melainkan alangkah baiknya jika pemerintah mengakomodasi umat Islam.
"Saya yakin jika soal vaksin halal ini disegerakan, masyarakat akan lebih meningkat kesadarannya untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Kami menyampaikan ini juga bukan karena persoalan politik dagang, tetapi lebih tanggung jawab moral pemerintah dan pengusaha vaksin," demikian disampaikan pria kelahiran Brebes, Jawa Tengah tersebut. (dil/jpnn)
Pemuda Muhammadiyah (PPPM) menyayangkan sikap pemerintah yang abai terhadap aspirasi umat Islam soal vaksin halal
Redaktur & Reporter : Adil
- Menteri Kesehatan Pastikan Vaksin Covid-19 Buatan Indonesia Lebih Aman
- Suhud Tolak Kebijakan Vaksin Covid-19 Berbayar
- Dukung Riset dan Inovasi Bidang Kesehatan, Etana Perkuat Kerja Sama dengan BRIN & UNSW
- Isyarat Dukungan Politik Muncul di Apel Akbar KOKAM Pemuda Muhammadiyah Solo
- Pemuda Muhammadiyah: Putusan MK soal Usia Cawapres Menentukan Nasib Generasi Muda
- Ganjar Puji Peran Pemuda Muhammadiyah dalam Memanfaatkan Bonus Demografi