JPNN.com

Vanuatu Angkat Isu Papua di Sidang PBB, Delegasi Indonesia Merespons Begini

Kamis, 19 September 2019 – 23:18 WIB Vanuatu Angkat Isu Papua di Sidang PBB, Delegasi Indonesia Merespons Begini - JPNN.com
Wakil Tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional di Jenewa Duta Besar Hasan Kleib. Foto: PTRI Jenewa

jpnn.com, JENEWA - Delegasi Indonesia telah menggunakan hak jawabnya (Right of Reply) untuk menanggapi pernyataan Vanuatu yang mengangkat isu Papua dalam perdebatan umum agenda Sidang Dewan HAM PBB ke-42 pada 17 September 2019 lalu.

Keterangan pers PTRI Jenewa yang dilansir Antara, Kamis (19/8), menyebutkan bahwa delegasi Indonesia mengawali tanggapan dengan mengingatkan soal dalam Komunike Konferensi Tingkat Tinggi Pacific Island Forum (PIF) pada Agustus 2019. Komunike itu menunjukkan sambutan baik para pemimpin Kepulauan Pasifik terhadap kedaulatan Indonesia atas Papua.

Lebih lanjut ditegaskan pula bahwa rasisme dan diskriminasi tidak memiliki ruang di negara demokratis Indonesia yang majemuk. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia akan terus menjamin kebebasan berekpresi dan mengungkapkan pendapat di muka umum secara damai.

Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam menangani kasus dugaan rasisme dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, termasuk melalui penegakan hukum dan pendekatan rekonsiliatif.

Pemerintah Indonesia juga menyesalkan tindakan rasisme tersebut dan akan terus atasi dengan berbagai upaya yang antara lain adalah melalui pendidikan dan diseminasi publik yang efektif.

Pemerintah Indonesia juga telah dan akan terus mengambil langkah-langkah agar hak dan kebebasan Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk di Papua terlindungi.

Pemerintah Indonesia telah memfasilitasi agar kebebasan berekpresi secara damai dapat terus dilakukan. Hal ini tercermin dari adanya keputusan mencabut pembatasan internet sementara terhitung 4 September 2019.

Penerapan pembatasan internet dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tindakan yang menyeimbangkan atas kebebasan berekspresi dan kepentingan umum.(ant/dil/jpnn)

Sumber Antara

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...